Jumat, 18 April 2014

 

 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

 

Kedudukan
Kedudukan BPS Kota Bekasi berada di tingkat Kota di Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. Dan sesuai dengan Bab III Pasal 35 ayat (1) dan (2) Keputusan tersebut,

Tugas Pokok
Tugas pokok BPS Kota Bekasi sebagai instansi vertikal BPS yang berada di daerah, sesuai Bab III Pasal 36, Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001, yaitu mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang kegiatan statistik pada lingkup Wilayah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi :
a.    penyelenggaraan statistik dasar di Wilayah Kota Bekasi,
b.    koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS di Wilayah Kota Bekasi,
c.    pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah daerah di bidang kegiatan statistik,
d.    penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BPS Kota Bekasi.

Kewenangan
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPS Kota Bekasi mempunyai kewenangan :
a.    menyusun rencana kegiatan di bidang statistik pada cakupan wilayah Kota Bekasi dengan mengacu kepada pedoman yang telah diberikan oleh BPS.
b.    menyelenggarakan kegiatan statistik regional Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
c.    melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

 
LANDASAN HUKUM

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi sesuai dengan landasan hukum yaitu :
1.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
4.    Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi  dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, yaitu :
a.    Kepala
Kepala BPS Kota Bekasi adalah jabatan eselon III yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Provinsi Jawa Barat
b.    Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Kota Bekasi

c.    Seksi Statistik Sosial
Seksi Statistik Sosial adalah jabatan eselon IV yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Kota Bekasi
d.    Seksi Statistik Produksi
Seksi Statistik Produksi adalah jabatan eselon IV yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Kota Bekasi
e.    Seksi Statistik Distribusi
Seksi Statistik Distribusi adalah jabatan eselon IV yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Kota Bekasi
f.    Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis) adalah jabatan eselon IV yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Kota Bekasi
g.    Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) adalah jabatan eselon IV yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Kota Bekasi
h.    Koordinator Statistik Kecamatan
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) adalah petugas fungsional pengumpul data statistik di lapangan dan mengkoordinasikan kegiatan statistik pada tingkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Kota Bekasi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan petunjuk dan koordinasi dari Camat setempat.

Polling Statistik

Jenis publikasi statistik yang anda sukai ?

Jejaring links

Links BPS :
Statistics Indonesia
Website Resmi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
Pusdiklat Statistik
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik Jakarta.
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta.
Sirusa
Sistem Informasi Rujukan Statistik